Ironis, SMA Swasta di Kota Cirebon Hanya Dapat 10 Siswa

404 views

3693233251_piklanumawifi728x90Tidak konsistennya penerapan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2015 di Kota Cirebon, tidak hanya menyebabkan terjadinya kelebihan murid (overkuota) di sekolah-sekolah negeri, namun juga berdampak pada kelangsungan hidup sekolah swasta akibat kekurangan murid.

Salah satu sekolah swasta di Kota Cirebon yang telah meluluskan banyak angkatan, SMA Widya Utama (Widut) misalnya, pada PPDB tahun ini hanya mendapatkan 10 orang siswa.

Kondisi itu ditengarai sebagai dampak atas adanya titip menitip siswa siswa baru di sekolah negeri yang terkesan sangat dipaksakan. Ironisnya, akibat kebijakan itu jumlah siswa di sekolah-sekolah negeri sangat berlebih bahkan ada yang mencapai hingga 7 rombongan belajar (rombel) atau kelas.

Wakasek Bidang Kesiswaan SMA Widya Utama, Dedy Nurjaman mengatakan, pada PPDB tahun 2015 ini, sekolahnya hanya mendapatkan lima orang murid baru.

“PPDB tahun 2015 sama sekali tidak menguntungkan bagi pihak sekolah swasta, khususnya SMA Widya Utama. Sebab, jumlah siswa di sekolah negeri favorit berjumlah hingga ratusan bahkan sampai melebihi kapasitas ruangan, berbanding terbalik apa yang terjadi pada SMA Widya Utama, yang terdata hanya sepuluh orang, namun yang efektif belajar baru empat orang,” ujar Dedy, Senin (3/8).

Ia mengaku, sejak awal sudah tidak berharap banyak dengan kebijakan PPDB yang sama sekali tidak menguntungkan pihak swasta. Selain tidak ada pemerataan, aksi pemaksaan siswa titipan di sekolah-sekolah negeri pada tahun ini tersebut, menurutnya, sudah sangat parah.

iklanagia728x90Pasalnya, lanjut Dedy, untuk mengkomodir siswa titipan tersebut, sekolah-sekolah negeri terpilih sampai harus membuka kelas cadangan.

“Kami sangat menyayangkan kenapa ada sistem online jika tidak ada pemerataan. Belum lagi sekolah-sekolah baru yang bermunculan. Hal ini semakin mengikis eksistansi SMA Widya Utama, seolah kejayaannya semakin luntur saja,” katanya.

Ia menyampaikan, pengaruh PPDB dengan minimnya siswa pada sekolah swasta seakan menjadigenosida yang perlahan meracuni dan mematikan sekolah-sekolah swasta. Dengan minimnya jumlah siswa di sekolah swasta, tentu berpengaruh pada biaya operasional yang sangat tidak mungkin akan tertutupi, sehingga lama-kelamaan sekolah swasta  akan mati.

“Sangat jelas bahwa PPDB ada kepentingan birokrat  dan politis. PPDB saat ini dikotori oleh unsur politis. Saat ini tak ada pembatasan siswa walaupun nilainya kurang tetapi masih bisa bersekolah di sekolah negeri dengan adanya memo dari para pejabat. Kalau begitu buat apa ada sistem online jika ujung-ujungnya tetap dilanggar,” tegas dia.

Ia juga memastikan pihak yayasan tidak akan menutup SMA Widya Utama. Walau tertatih, menurutnya, pihaknya akan terus maju. Ia hanya berharap, adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menangani kisruh yang terjadi.

“Tahun depan pengelolaan sekolah menengah akan ditangani provinsi. Kami menanti kebijakan pihak pemprov untuk menghidupkan kembali sekolah swasta,” pungkasnya.

Sumber: fajarnews